darulmaarif.net – Indramayu, 30 Agustus 2026 | 10.00 WIB
“Dan sesungguhnya jabatanmu itu bukanlah ladang bagimu untuk mencari makan (memperkaya diri), melainkan ia adalah amanah yang melingkar di lehermu.” (Sayyidina Ali bin Abi Tholib, Nahjul Balâghoh, Surat Nomor 5 untuk Asy’ats bin Qais)
Hari ini, dunia sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang memilukan. Menara-menara kekuasaan menjulang tinggi, namun fondasi moralnya rapuh digerogoti oleh keserakahan. Jabatan publik, yang sejatinya merupakan mandat langit untuk mengurus bumi, kerap bergeser fungsi menjadi panggung pemuasan syahwat materialisme.
Di tengah riuh rendah manusia modern yang berlomba menimbun angka di rekening bank, memamerkan kemewahan, dan memprivatisasi aset negara demi kenyamanan pribadi, nurani kita tiba-tiba merindukan sebuah oasis spiritual yang kering di masa kini. Kita merindukan sebuah figur, sebuah standar moral yang pernah tegak di abad ketujuh masehi. Kita, dengan penuh keputusasaan, sedang berteriak: Dicari, Ali bin Abi Thalib zaman ini!
Puncak Asketisme di Kursi Kekuasaan
Mengapa harus Ali bin Abi Tholib? Sejarah mencatat banyak tokoh zuhud yang mengasingkan diri di gua atau sudut-sudut masjid. Namun, kezuhudan Sayyidina Ali berada pada level yang berbeda—sebuah wilayah yang oleh para ulama disebut sebagai Zuhud Ikhtiyari (asketisme pilihan). Beliau bukan zuhud karena miskin dan tidak punya pilihan, melainkan beliau memilih hidup miskin di saat seluruh kunci perbendaharaan negara (Baitulmal) dari wilayah Islam yang membentang luas berada di bawah genggaman tangannya.
Ketika memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Kufah, Irak, beliau disuguhi Darul Imarah, sebuah istana megah yang menjadi simbol keagungan penguasa. Dengan tegas, Ali menolaknya dan memilih tinggal di rumah tanah yang bersahaja. Beliau memotong sendiri lengan bajunya yang kepanjangan karena menolak membeli pakaian baru yang lebih pas. Bahkan, beliau harus menekan roti gandum keringnya ke lutut agar bisa pecah dan dikunyah.
Kezuhudan ini terekam kuat dalam literatur klasik. Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya Ulumiddin mengutip sebuah riwayat monumental ketika Sayyidina Ali berkhotbah di hadapan rakyatnya dengan pakaian yang penuh tambalan:
عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رُئِيَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِزَارٌ مَرْقُوعٌ، فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ، وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ
Artinya: “Dari ‘Amr bin Qais, ia berkata: “Pernah terlihat pada tubuh Sayyidina Ali ra. sebuah sarung (pakaian) yang penuh tambalan. Ketika beliau ditegur (karena pakaiannya yang dinilai kurang layak bagi seorang pemimpin), beliau menjawab: ‘Pakaian seperti ini dapat melembutkan/mengkhusyukkan hati, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman’.” (Imam Al-Ghozali, Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Juz 4, Hal. 222)
Bagi Ali, kemewahan seorang pemimpin adalah racun bagi rakyatnya. Ketika seorang pemimpin berpakaian sutra, ia menciptakan jarak psikologis dengan rakyatnya yang berpakaian compang-camping. Dengan menambal bajunya sendiri, Ali sedang meruntuhkan sekat itu. Beliau sedang berkata bahwa pemimpin dan rakyat yang paling miskin berdiri di atas tanah yang sama.
Menutup Rapat Celah Korupsi dan Privatisasi Keluarga
Ujian terberat seorang penguasa sering kali bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari tuntutan dan kenyamanan keluarganya. Di sinilah letak perbedaan radikal Ali dengan jamaknya pemimpin kontemporer. Ali membangun dinding pembatas yang tebal antara aset negara dan kepentingan domestik. Beliau tidak sudi menggunakan fasilitas kekuasaan untuk memanjakan keturunannya, sebuah fenomena yang hari ini kita kenal sebagai nepotisme atau dinasti ekonomi.
Dalam kitab agung Siyar A’lam an-Nubala’, Imam Adz-Dzahabi merekam sebuah dialog sarat emosi antara Sayyidina Ali dan putrinya. Sang putri meminjam sebuah kalung mutiara dari Baitulmal melalui perantara bendahara negara, Ibnu Abu Rafi’, hanya untuk dipakai pada hari raya ‘Iedul Adha dengan status pinjaman yang dijamin (dhomânah mardûdah). Ketika mengetahui hal itu, Ali murka dan memberikan peringatan keras yang berbunyi:
لَوْ كَانَتْ أَخَذَتْهُ بِغَيْرِ عِارِيَّةٍ مَضْمُوْنَةٍ مَرْدُوْدَةٍ، لَكَانَتْ أَوَّلَ هَاشِمِيَّةٍ قُطِعَتْ يَدُهَا فِي سَرِقَةٍ
Artinya: “Seandainya ia (putriku) mengambil kalung itu tanpa status pinjaman sah yang dijamin untuk dikembalikan, niscaya ia akan menjadi wanita Hasyimiyah pertama yang aku potong tangannya karena mencuri!” (Imam Adz-Dzahabi, Siyar A’lâm an-Nubalâ’, Juz 2, Hal. 243)
Kalimat ini laksana petir di siang bolong bagi logika kekuasaan modern. Di era sekarang, kita menyaksikan fasilitas negara—mulai dari mobil dinas, pengawalan protokoler, hingga proyek-proyek bernilai miliaran rupiah—didistribusikan secara cuma-cuma kepada anak, menantu, dan kerabat penguasa tanpa rasa bersalah.
Ali, melalui ketegasannya, mengajarkan bahwa keadilan hukum dan integritas publik harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika pelakunya adalah darah dagingnya sendiri.
Integritas Radikal terhadap Hak Publik
Refleksi paling menampar dari kepemimpinan Ali adalah bagaimana beliau memperlakukan harta publik. Beliau membagi rata isi Baitulmal hingga habis, lalu menyapu sendiri lantainya sebelum melakukan sholat sunnah dua roka’at di tempat itu. Beliau ingin lantai yang bersih itu menjadi saksi di hadapan Mahkamah Ilahi bahwa tidak ada satu dirham pun hak rakyat yang mengendap atau dinikmati oleh keluarganya.
Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqib Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib mengabadikan sebuah momen mengharukan ketika Ali harus menjual pedang kesayangannya hanya untuk menyambung hidup keluarganya:
قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي هَذَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ عِنْدِي عِشَاءُ ثَمَنِ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ
Artinya: “Sayyidina Ali ra. berkata (di pasar Kufah): “Siapa yang mau membeli pedangku ini? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya malam ini aku memiliki uang seharga selembar kain (untuk keperluan makan/pakaian), aku tidak akan menjual pedang ini.” (Ibnul Jauzi, Manâqib Amîril Mu’minîn ‘Alî bin Abî Thâlib, Hal. 183)
Bayangkan, seorang kepala negara, panglima perang tertinggi, yang memegang kendali atas wilayah Irak, Persia, Syam, hingga Mesir, harus menjual alat perlindungan dirinya sendiri demi membeli makanan pokok. Bandingkan dengan realitas hari ini, di mana anggaran negara sering kali bocor bukan untuk perut rakyat yang lapar, melainkan untuk membiayai fasilitas mewah dan gaya hidup jetset para pejabatnya.
Menemukan Kembali Jiwa yang Hilang
Mengapa hari ini kita begitu sulit menemukan figur seperti Ali? Jawabannya terletak pada cara pandang terhadap jabatan. Bagi manusia modern, jabatan adalah komoditas ekonomi; sebuah investasi politik yang harus mendatangkan keuntungan finansial (return on investment). Namun bagi Ali, jabatan adalah beban teologis yang mengerikan.
Dalam kitab Nahjul Balaghah (kumpulan khotbah dan surat Sayyidina Ali), terdapat sebuah kaidah kepemimpinan yang ditulis oleh beliau untuk menterinya:
…وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ
Artinya: “Dan sesungguhnya jabatanmu itu bukanlah ladang bagimu untuk mencari makan (memperkaya diri), melainkan ia adalah amanah yang melingkar di lehermu.” (Sayyidina Ali bin Abi Tholib, Nahjul Balâghoh, Surat Nomor 5 untuk Asy’ats bin Qais)
Artikel ini bukanlah seruan utopis agar para presiden, menteri, atau gubernur hari ini memakai pakaian bertambal dan memakan roti keras hingga harus memecahkannya dengan lutut. Zaman telah berubah, dan standar kelayakan hidup bergeser. Namun, yang dicari dan dirindukan dari “Ali Zaman Ini” bukanlah kemiskinan fisiknya, melainkan spirit, integritas, dan empati radikalnya.
Kita mencari pemimpin yang hatinya terluka melihat rakyatnya mengantre beras murah, sementara ia sendiri merasa malu untuk menikmati fasilitas mewah dari uang pajak mereka. Kita mencari pejabat yang menolak menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk memuluskan bisnis keluarga atau kroninya. Kita mencari penegak hukum yang siap duduk sejajar di pengadilan dengan rakyat jelata tanpa membawa tameng jabatannya.
Sayyidina Ali bin Abi Tholib telah wafat belasan abad yang lalu, meninggalkan warisan standar moral yang terlampau tinggi untuk dikejar, namun terlalu suci untuk dilupakan. Pencarian kita akan “Ali bin Abi Tholib Zaman Ini” mungkin akan berujung pada kekecewaan jika kita mencarinya pada sosok manusia yang sempurna tanpa celah.
Namun, pencarian ini tidak boleh dihentikan. Ia harus dimulai dari cermin diri kita sendiri—para penuntut ilmu, para akademisi, dan calon-calon pemimpin masa depan. Mengadopsi kezuhudan Ali di zaman modern berarti berani membatasi keinginan di tengah kepungan peluang untuk serakah. Menjadi “Ali Zaman Ini” berarti berani berkata “cukup” pada dunia, demi menyisakan ruang bagi keadilan dan kemanusiaan.
Semoga bermanfaat. Wallohu a’lam.
